Manchester City telah mengambil langkah hukum terhadap Liga Premier Inggris dengan tujuan menghapus aturan Transaksi Pihak Terkait (APT) yang mereka nilai melanggar hukum dan bersifat diskriminatif. The Times melaporkan hal tersebut pada Rabu.
Peraturan APT diberlakukan pada tahun 2021 sebagai langkah untuk menjaga daya saing serta mencegah tim-tim papan atas melakukan kesepakatan komersial yang dianggap berlebihan dengan bisnis yang terkait dengan pemilik klub.
City, yang dimiliki oleh perusahaan asal Abu Dhabi, baru-baru ini memastikan gelar Liga Premier Inggris keempat berturut-turut pada bulan lalu. Prestasi tersebut tidak hanya menegaskan dominasi mereka dalam sepak bola Inggris selama satu dekade terakhir, namun juga menjadi sorotan terkait isu regulasi dalam dunia sepak bola.
Pertumbuhan pesat Manchester City dipercaya terjadi berkat dukungan dari kesepakatan sponsorship dengan sejumlah perusahaan dari Abu Dhabi. Etihad Airways, yang berbasis di Abu Dhabi, menjadi sponsor utama stadion dan jersey Manchester City.
Di sisi lain, Manchester City saat ini menghadapi 115 tuduhan dari Liga Premier Inggris terkait dugaan pelanggaran peraturan dan aturan keuangan (FFP) sejak tahun 2009 hingga 2023. Meskipun demikian, Manchester City dengan tegas membantah semua tuduhan yang disampaikan. Rencananya, sidang untuk mengungkap kebenaran akan dilaksanakan pada bulan November mendatang.
Menurut laporan dari Times, perselisihan antara Manchester City dan Liga Premier Inggris disepakati untuk diselesaikan melalui sidang arbitrase selama dua pekan yang akan dimulai pada Senin depan, tanggal 10 Juni. Proses ini diharapkan dapat membawa kejelasan mengenai semua tuduhan yang dituduhkan kepada Manchester City.
Manchester City telah menyampaikan dokumen hukum sebanyak 165 halaman kepada Liga Premier Inggris dengan klaim bahwa mereka menjadi korban “diskriminasi” dan aturan Financial Fair Play (FFP) disetujui oleh rival mereka untuk menghambat kinerja mereka di lapangan, merujuk pada “tirani mayoritas”. Dalam upaya mereka, City berharap agar pihak berwenang dapat memeriksa klaim mereka, yang jika diterima, akan membuka pintu bagi klub-klub terkaya di Liga Premier Inggris untuk dapat menyetujui kesepakatan sponsor tanpa evaluasi independen dari liga. Hal ini dapat meningkatkan potensi klub-klub tersebut dalam mendapatkan sponsor.
Manchester City juga berharap agar tindakan hukum mereka dapat menjangkau peraturan pemungutan suara di Liga Premier Inggris. Mereka berargumen bahwa persyaratan saat ini yang menuntut setidaknya 14 dari 20 klub, atau dua pertiga dari jumlah pemilih, harus setuju untuk menerapkan perubahan peraturan, bisa menjadi sasaran dalam tuntutan mereka. Dengan demikian, City berupaya untuk merombak prosedur pemungutan suara yang telah ada, menyoroti kebutuhan akan pengaturan yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan di dalam liga dan menuntut perubahan dalam sistem tersebut.
Dengan langkah hukum yang mereka ambil, City berusaha membuka ruang bagi klub-klub terkaya di Liga Premier Inggris untuk mendapatkan keleluasaan lebih dalam menandatangani kesepakatan sponsor tanpa pengawasan independen. Tindakan ini, jika berhasil, berpotensi meningkatkan kemampuan klub-klub tersebut dalam menggandeng sponsor serta memberikan mereka kewenangan lebih besar dalam menentukan arah dan prospek finansial mereka di masa depan.
